Peraturan Umroh Terbaru Hotel & Penerbitan Visa – Memasuki pertengahan tahun 2025, Kerajaan Arab Saudi secara resmi menerapkan kebijakan baru terkait visa umroh & penentuan akomodasi hotel dengan aturan yang lebih ketat dan terorganisir. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan, memberikan perlindungan maksimal bagi jama’ah, serta memperkuat profesionalisme dalam setiap aspek penyelenggaraan ibadah umrah.
Bagi biro travel umrah yang mengabaikan prosedur ini, risikonya sangat besar. Visa umrah berpotensi tidak akan keluar secara otomatis apabila data pemesanan hotel tidak tercatat di Nusuk atau tidak memiliki persetujuan resmi dari pihak hotel yang berlisensi. Lebih jauh, travel umroh yang melanggar bisa kehilangan kepercayaan jama’ah akibat kegagalan keberangkatan, bahkan bisa di cap sebagai travel penipu yang gagal memberangkatkan.
Sebaliknya, biro travel yang patuh dan bekerja sama dengan penyedia land arrangement umroh resmi di Arab Saudi, yang mengerti dan memiliki peluang lebih besar untuk reservasi hotel serta apply visa sekaligus, menjaga kelancaran operasional, dan menghindari masalah hukum di kemudian hari, maka akan berdampak positif dimata calon jama’ah umroh.
Isi Peraturan Umroh Terbaru Kebijakan Hotel & Visa
1. Peraturan Umroh Terbaru Efektif Berlaku Mulai 14–15 Zulhijah 1446 H
Kebijakan peraturan umroh terbaru ini resmi diberlakukan mulai 14 Zulhijah 1446 H atau bertepatan dengan sekitar 10 Juni 2025. Pada tanggal tersebut, proses penerbitan visa umrah sudah dapat dilakukan. Namun, jama’ah baru diizinkan memasuki wilayah Kerajaan Arab Saudi pada 15 Zulhijah 1446 H atau sekitar 11 Juni 2025.
Penetapan jadwal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pihak terkait, termasuk penyedia land arrangement umroh dan otoritas imigrasi, dalam memastikan semua persyaratan administrasi, keamanan, dan regulasi telah terpenuhi sebelum kedatangan jama’ah.
2. Hotel yang Dipesan Wajib Memiliki Izin Resmi (Tasreh)
Visa umrah hanya akan dikeluarkan apabila akomodasi yang dipesan melalui penyedia land arrangement umroh telah memperoleh izin resmi (tasreh) dari Difa’ Madani (Pertahanan Sipil) dan Kementerian Pariwisata Arab Saudi, serta telah dilunasi sepenuhnya oleh pihak pemesan. Dengan kebijakan ini, pemilihan hotel untuk penginapan jama’ah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Persyaratan ini merupakan ketentuan mutlak untuk menjamin bahwa jama’ah menempati fasilitas yang aman, layak huni, dan sesuai dengan standar regulasi resmi Kerajaan Arab Saudi.
3. Integrasi Penuh dengan Platform Digital Nusuk
Seluruh proses reservasi hotel, baik melalui hotel wholesaler, brooker, penyedia jasa land arrangement umroh, maupun pemesanan langsung ke pihak hotel, wajib terdaftar dan mendapatkan persetujuan resmi di dalam platform digital Nusuk. Visa umroh hanya dapat diterbitkan apabila pihak hotel telah memberikan approval melalui sistem Nusuk setelah proses agreement diajukan dan disetujui di platform tersebut.
Kebijakan ini memastikan setiap transaksi akomodasi tercatat secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai regulasi resmi Kerajaan Arab Saudi demi keamanan serta kenyamanan jama’ah.
4. Menghapus Celah Pemesanan Manipulatif
Pada sistem sebelumnya, visa umrah kerap diterbitkan hanya dengan mengandalkan Booking Reference Number (BRN), sebuah metode yang rentan disalahgunakan karena dapat digunakan tanpa mencerminkan paket akomodasi atau layanan yang sebenarnya. Celah ini kini ditutup sepenuhnya oleh Kerajaan Arab Saudi dengan mengganti mekanisme lama menjadi sistem validasi real-time melalui platform digital Nusuk dan verifikasi izin resmi (tasreh).
Langkah ini bertujuan memastikan setiap pemesanan hotel dan layanan umrah benar-benar sesuai dengan data yang terdaftar, sehingga menghilangkan potensi manipulasi dan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan ibadah umroh.
5. Imbauan Tegas dari Assosiasi AMPHURI kepada Penyelenggara Umroh
Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengeluarkan imbauan keras terkait peraturan umroh terbaru kepada anggotanya dan seluruh penyelenggara perjalanan umrah untuk mematuhi sepenuhnya regulasi baru yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi kunci agar proses penerbitan visa umrah berjalan lancar tanpa risiko penolakan akibat data yang tidak valid atau reservasi akomodasi yang tidak sesuai ketentuan.
AMPHURI menegaskan bahwa peraturan umroh terbaru harus disiplin dalam mengikuti prosedur resmi akan memberikan perlindungan bagi jama’ah sekaligus menjaga reputasi penyelenggara di mata otoritas Arab Saudi.
6. Konsekuensi Praktis: Tantangan dan Peluang
Dengan diberlakukannya regulasi baru Kerajaan Arab Saudi, operasional biro perjalanan umrah kini menjadi lebih kompleks. Setiap penyelenggara wajib memastikan seluruh data jama’ah dan pemesanan akomodasi telah diverifikasi melalui platform digital Nusuk sebelum pengajuan visa umrah. Transparansi dan akurasi data bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang sejalan dengan visi digitalisasi penyelenggaraan umrah dan modernisasi layanan ibadah.
Meskipun prosedur ini menambah tahapan kerja, risiko penolakan visa dapat diminimalkan secara signifikan apabila penyelenggara disiplin mematuhi seluruh proses validasi dan melakukan pemesanan secara resmi. Di sisi lain, regulasi ini juga membuka peluang bagi biro travel yang adaptif untuk meningkatkan kredibilitas, kepercayaan jama’ah, dan reputasi di pasar internasional.
Tujuan Diberlakukannya Peraturan Umroh Terbaru oleh Kerajaan Arab Saudi
A. Memerangi Penyalahgunaan Visa Umrah
Banyak kasus sebelumnya di mana visa umroh digunakan untuk tujuan selain ibadah, misalnya bekerja secara ilegal atau tinggal melebihi masa izin (overstay).
Sistem validasi real-time melalui Nusuk dan tasreh membantu meminimalisir penyalahgunaan ini dengan mencocokkan data akomodasi, jadwal, dan identitas jama’ah.
B. Peraturan Umroh Terbaru dapat Meningkatkan Standar Keamanan Jama’ah
Kerajaan Arab Saudi ingin memastikan semua jama’ah menginap di hotel yang memiliki standar keamanan yang diakui oleh Difa’ Madani dan Kementerian Pariwisata. Ini mencakup sertifikasi keamanan kebakaran, fasilitas evakuasi darurat, serta kepatuhan terhadap peraturan umroh terbaru yang berstandar Internasional.
C. Mengoptimalkan Manajemen Arus Jama’ah (Crowd Management)
Dengan data akomodasi yang terintegrasi, pemerintah dapat memprediksi jumlah kedatangan, kapasitas penginapan, dan arus pergerakan jama’ah. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan di wilayah Makkah dan Madinah saat puncak musim umroh.
D. Peraturan Umroh Terbaru Mendukung Transformasi Digital Visi 2030
Kebijakan ini sejalan dengan Saudi Vision 2030 yang menargetkan transformasi digital di seluruh sektor, termasuk pariwisata religi. Dengan Nusuk sebagai hub utama, proses perizinan, pemesanan, hingga pengawasan bisa dilakukan secara paperless, cepat, dan akurat.
E. Tujuan Peraturan Umroh Terbaru Menguatkan Ekonomi Sektor Perhotelan
Dengan mewajibkan pemesanan melalui jalur resmi, Saudi mendorong pertumbuhan hotel yang memiliki lisensi sah dan mencegah perputaran uang di akomodasi ilegal. Dampaknya, pemasukan pajak dan kontribusi sektor pariwisata ke Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat.
F. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggara Umrah
Biro travel yang tidak profesional akan kesulitan memanipulasi data atau menawarkan paket secara ilegal. Sebaliknya, penyelenggara resmi akan mendapat reputasi lebih baik karena prosesnya terdokumentasi jelas di sistem pemerintah dengan mengikuti peraturan umroh terbaru.
G. Mengurangi Sengketa antara Jama’ah dan Penyelenggara
Dengan semua pemesanan terdokumentasi di Nusuk, bukti transaksi dan status pemesanan bisa diakses pihak terkait, sehingga meminimalisir kasus jama’ah yang tidak mendapatkan hotel sesuai janji paket.
Dampak dan Resiko Bagi Biro Travel Umroh dan Penyedia LA Umroh
Risiko travel umroh dalam pemesanan booking online Hotel melalui aplikasi maka kemungkinan besar visa akan sulit keluar karena akan kesulitan meminta agreement sesuai jumlah pax yang telah dibayarkan.
Di era digital, banyak biro perjalanan umrah yang tergoda untuk memesan hotel langsung lewat aplikasi atau platform daring dengan alasan lebih cepat dan praktis.
Namun, dengan diberlakukannya peraturan resmi Arab Saudi 2025, langkah ini justru berisiko besar dan dapat berujung pada tidak keluarnya visa umroh. Kebijakan baru ini mewajibkan semua pemesanan akomodasi terintegrasi dengan platform Nusuk dan disetujui oleh hotel berizin resmi (tasreh) yang terdaftar di Difa’ Madani (Pertahanan Sipil) dan Kementerian Pariwisata Arab Saudi.
Memesan hotel secara mandiri tanpa dukungan penyedia land arrangement umroh di Arab Saudi akan membuat travel menghadapi berbagai kendala yang bisa berakibat fatal, dan tidak mengikuit peraturan umroh terbaru, dampak dan resikonya antara lain:
- Terkendala Bahasa: Proses konfirmasi agreement pada sistem Nusuk dilakukan langsung oleh pihak hotel dalam bahasa Arab atau Inggris. Tanpa penguasaan bahasa yang memadai, penyelenggara umrah berisiko salah memahami syarat dan ketentuan, terlambat merespons permintaan verifikasi, atau bahkan gagal mendapatkan persetujuan dari pihak hotel. Akibatnya, pengajuan visa bisa tertunda atau langsung ditolak.
- Salah Membeli Hotel dari Pihak yang Tidak Tepat: Banyak aplikasi menawarkan harga hotel murah, namun tidak semua penjual terintegrasi dengan hotel di Arab Saudi. Jika pembelian dilakukan kepada pihak yang tidak terdaftar di sistem Nusuk untuk menerbitkan agreement, pemesanan tersebut dianggap tidak valid secara regulasi karena peraturan umroh terbaru berbeda. Meskipun pembayaran telah dilakukan, visa umrah tidak akan diterbitkan karena data hotel tidak terhubung dengan pembeli.
- Risiko Penipuan dan Pemesanan Fiktif: Transaksi daring yang tidak melalui saluran resmi rawan penipuan. Kasus yang sering terjadi antara lain pemesanan fiktif, penggunaan Booking Reference Number (BRN) palsu, atau pembatalan sepihak oleh pihak tidak bertanggung jawab. Akibatnya, jama’ah berpotensi kehilangan akomodasi saat tiba di Arab Saudi, sementara proses penerbitan visa sudah gagal sejak awal karena data tidak terverifikasi.
- Tidak Terpenuhinya Standar Keamanan dan Kenyamanan: Hotel yang tidak mengikuti peraturan umroh terbaru dan tidak memiliki izin resmi (tasreh) mungkin tidak memenuhi standar keamanan dari Difa’ Madani. Ini mencakup aspek keselamatan kebakaran, fasilitas darurat, dan kelayakan bangunan. Pemerintah Arab Saudi sangat ketat dalam memastikan jama’ah menginap di akomodasi yang aman dan memenuhi standar internasional.
- Hilangnya Kepercayaan Jama’ah dan Reputasi Travel: Sekali saja visa jama’ah gagal terbit atau hotel tidak tersedia sesuai janji, dampaknya bisa fatal bagi reputasi biro travel. Jama’ah akan kehilangan kepercayaan, dan di era media sosial, berita buruk seperti ini dapat menyebar dengan cepat.
- Masalah Hukum di Indonesia: Jama’ah yang merasa dirugikan bisa menuntut secara hukum, apalagi jika ada indikasi kelalaian atau penipuan.
Solusi: Gunakan pihak ketiga seperti penyedia land arrangement umroh terpercaya yang terbiasa mengurusi reservasi / booking hotel. Dengan menggunakan penyedia land arrangement umroh yang berlisensi resmi, travel dapat menghindari risiko-risiko di atas. Penyedia LA Umroh resmi sudah memahami prosedur Nusuk, memiliki hubungan langsung dengan hotel berizin, dan memastikan semua data terverifikasi sesuai regulasi Arab Saudi sehingga dengan cepat dapat memproses keluarnya visa sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
Daripada mengambil risiko tinggi memesan hotel lewat aplikasi atau memesan lewat perorangan yang belum jelas terintegrasi dengan sistem resmi, lebih aman dan bijak Antum bekerja sama dengan penyedia yang sudah diakui otoritasnya. Selain memperlancar proses penerbitan visa, langkah ini juga melindungi jama’ah dan menjaga nama baik biro travel di mata publik serta berpartisipasi mendukung kebijakan dan peraturan umroh terbaru Arab Saudi.
Sumber:
- Assosiasi Amphuri
- https://himpuh.or.id/blog/detail/2816/saudi-terbitkan-aturan-umrah-terbaru-tak-ada-visa-umrah-jika-belum-booking-hotel-di-nusuk